DPMPTSP Balangan

DPMPTSP

Kantor Dinas Penanamn Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan

DPMPTSP

Foto bersama Karyawan dan Karyawati DPMPTSP Kab. Balangan

Pemkab Balangan Raih Kepatuhan Standar Layanan Publik

Atas upaya dalam pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakatnya, jajaran Pemkab Balangan diganjar penghargaan berupa Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Ombudsman Republik Indonesia, dengan nilai 81,70 atau berada di Zona Hijau.

Melalui rilis resmi ke banjarhits.id, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu kepada Bupati Balangan yang diwakili Sekda Balangan Ruskariadi, dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.

Pada kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu (27/11/2019), hadir pula Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Agama RI Fachrul Razi, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, sejumlah Duta Besar negara sahabat, jajaran Kementerian dan para Kepala Daerah se-Indonesia.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyampaikan bahwa penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan.

"Penilaian ini juga bertujuan untuk memdorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019," terangnya.

Amzulian Rifai berkata penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 dilakukan terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemprov, 36 pemkot, dan 215 pemkab, dengan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

"Untuk penilaian pemkab/pemkot, dari data yang terhimpun, terdapat 132 dari 215 kabupaten, dan 17 dari 36 kota yang masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimal. Hasil penilaian terbagi dalam 3 zona, yaitu Zona Hijau atau tingkat Kepatuhan Tinggi, Zona Kuning atau tingkat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah atau tingkat Kepatuhan Rendah," ungkap Amzulian Rifai.

Adapun Bupati Balangan H Ansharuddin melalui Sekda Ruskariadi menyampaikan rasa syukur atas raihan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tahun 2019.

"Alhamdulilah atas prestasi yang luar biasa ini. Kami sangat mengapresiasi kinerja semua SKPD kita yang telah bekerja sesuai dengan standar dan regulasi keterbukaan publik," ucapnya.

Ansharuddin meminta seluruh pegawai di Llingkungan Pemkab Balangan agar penghargaan ini memotivasi, sehingga dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bumi Sanggam.

"Penghargaan ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua di jajaran Pemkab Balangan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan transparan. Masyarakat membutuhkan pelayanan terbaik, dan pemerintah wajib memberikan sesuai standar regulasi," tegas Ansharuddin.

Selain penganugerahan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2019, kegiatan juga dirangkai dengan Seminar Penanganan Pengaduan Dengan Metode Progresif dan Partisipatif.

sasas

DPMPTSP

DPMPTSP

DPMPTSP

DPMPTSP

Berita

Pemkab Balangan Raih Kepatuhan Standar Layanan Publik

Atas upaya dalam pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakatnya, jajaran Pemkab Balangan diganjar penghargaan berupa Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Ombudsman Republik Indonesia, dengan nilai 81,70 atau berada di Zona Hijau.

test